BANDUNG | Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung turun ke jalan memadati perempatan Dago, tepat di bawah jembatan layang Dr Muchtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Jumat, 11 September 2026. Aksi demonstrasi ini digelar sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera melakukan perbaikan kinerja dalam tata kelola negara, sekaligus menjadi momentum refleksi September Hitam yang sarat dengan isu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Fadhil Fatih, perwakilan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menegaskan bahwa aksi ini merupakan reaksi atas keresahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan tindakan pemerintah yang dinilai lamban serta kurang efektif dalam menjalankan tanggung jawab publik. Ia menyoroti berbagai persoalan, mulai dari penanganan bencana, evaluasi kinerja kabinet, hingga program-program strategis nasional yang dianggap belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara optimal.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa mengusung empat tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah untuk menunjukkan respons yang lebih cepat dan terukur dalam setiap penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Mereka menilai penanganan korban bencana selama ini masih banyak menemui kendala, baik dari segi administrasi hingga distribusi bantuan, sehingga rakyat menjadi korban dua kali: bencana alam dan bencana tata kelola.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tuntutan berikutnya berfokus pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kabinet dan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa secara tegas meminta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dua kebijakan yang dianggap banyak menimbulkan polemik namun belum memberikan dampak nyata di lapangan.
Isu industrialisasi berbasis riset dan hilirisasi ekonomi juga menjadi sorotan utama. Mahasiswa mendesak agar pemerintah tidak lagi terjebak pada kebijakan yang hanya menguntungkan jangka pendek. Mereka meminta adanya reformasi serius dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis pada kompetensi dan riset ilmiah.
Aksi di Dago diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa yang berasal dari ITB, BEM SI Jawa Barat, Unikom, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan sejumlah kampus lain. Massa aksi menegaskan komitmen untuk terus mengawal tuntutan tersebut dan siap menggerakkan aksi yang lebih besar jika pemerintah terus abai terhadap aspirasi mahasiswa dan rakyat.
Situasi di lokasi demonstrasi berjalan kondusif meski di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa menutup aksi dengan pernyataan ultimatumnya: jika tuntutan tidak direspons, gelombang gerakan moral akan terus digelorakan sebagai bentuk pengawalan akuntabilitas pemerintahan dan perlindungan hak-hak masyarakat Indonesia. (*)
