SORONG – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melayangkan kritik tajam terkait kondisi penguasaan lahan di wilayah Papua yang dinilai telah merugikan masyarakat adat setempat. Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara PAPEDA Summit pada Rabu, 2 September 2026.
Dalam paparannya, Elisa mengungkapkan keprihatinannya mengenai minimnya kepemilikan lahan oleh penduduk asli Papua di tanah mereka sendiri. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar hutan dan lahan di Papua saat ini telah dikuasai oleh pihak-pihak dari luar daerah, termasuk kalangan konglomerat dan oknum yang memiliki latar belakang militer. Kondisi ini membuat masyarakat Papua seolah hanya menjadi penyewa atau “pengontrak” di atas tanah leluhurnya sendiri.
Elisa menyoroti fenomena ketimpangan ekonomi dan akses lahan yang terjadi saat pembangunan proyek maupun pengelolaan sumber daya alam. Ia memberikan contoh pada sektor pertambangan, di mana ketika dilakukan penelusuran kepemilikan, izin lahan justru banyak dipegang oleh pengusaha maupun jenderal dari Jakarta. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai masa depan hutan Papua yang dinilai kian terancam habis akibat eksploitasi yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melakukan perlindungan hukum yang lebih cepat bagi masyarakat adat terkait sengketa tanah. Elisa mendesak agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius dan mempercepat proses legalitas tanah masyarakat adat sehingga rakyat Papua memiliki ruang dan proteksi yang lebih jelas dalam menjaga hak atas tanah mereka.
Selain isu lahan, dalam forum tersebut Elisa juga sempat menyinggung dinamika hubungan antara daerah dengan pemerintah pusat. Ia menekankan perlunya transparansi dan kejujuran dalam memandang realitas di daerah agar pembangunan bangsa dapat berjalan lebih maju dan adil bagi seluruh wilayah di Indonesia. (*)
